5 Tudingan kehadiran Menteri Susi perparah perikanan Indonesia
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur Banten Rano Karno, membuka Indonesia Aquaculture 2015 di Indonesia Convention Exhibition, BSD Tangerang, Banten.
Dalam pidatonya, JK mengatakan, setahun Kabinet Kerja, Menteri Susi Pudjiastuti menjadi sosok yang paling dikenal masyarakat. Sepak terjang Menteri Susi dinilai berani dalam melindungi kekayaan laut Indonesia melalui tindakan penegakan hukum.
"Setahun kabinet ini, menteri yang paling terkenal Ibu Susi. Semua orang mengingat karena sering membakar kapal, dengan berani. Artinya bukan membakar tapi menegakkan hukum," kata JK.
Namun, kinerja Menteri Susi tak bisa dibilang lancar. Sejumlah pertentangan kerap datang perihal peraturan yang dibuatnya.
Seperti pada medio Februari lalu. Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu Pantai Pantura berdemo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi demo ini dipicu oleh kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang, Trawl, dan Pukat Hela.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan demonstrasi ribuan nelayan itu menunjukkan bahwa kebijakan Menteri Susi belum pro rakyat. Menurut dia, kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan menteri tidak mengakomodir dan mendengarkan suara rakyat, bahkan terkesan angkuh untuk memaksakan kehendaknya.
Selain dari DPR, sejumlah kalangan juga sempat menyuarakan protesnya atas kehadiran Menteri Susi semakin menyulitkan hidup masyarakat khususnya nelayan. Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah tudingan tersebut.